TRENDING NOW

Recent Post Recent Post
View More

at

 


CILEGON, BX – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Kesehatan Kota Cilegon menggelar kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Aula Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Jumat, 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis berjalan optimal, efektif, dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Dinas Kesehatan Kota Cilegon, fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai stakeholder terkait. Selain membahas koordinasi teknis pelaksanaan program, forum ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antarinstansi dalam mendukung implementasi Cek Kesehatan Gratis di Kota Cilegon.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, hadir sebagai narasumber sekaligus memberikan arahan terkait pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menyukseskan program tersebut.

Dalam sambutannya, Aziz menegaskan bahwa Cek Kesehatan Gratis merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini kondisi kesehatan.

“Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal serta tepat sasaran,” ujarnya.

Aziz juga menekankan bahwa kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas bersama agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 

“Pelayanan kesehatan harus semakin mudah diakses oleh masyarakat. Harapannya, program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kota Cilegon sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Menurut Aziz, kegiatan koordinasi dan advokasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integrasi antarinstansi sekaligus memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan secara efektif dan terukur.

“Forum seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan program kesehatan dapat berjalan terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratih Purnamasari, menegaskan bahwa pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis sejalan dengan visi Pemerintah Kota Cilegon dalam mewujudkan Cilegon maju, sejahtera, dan berkelanjutan. “Pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis sejalan dengan visi Pemerintah Kota Cilegon, khususnya dalam mendukung misi peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Ratih menjelaskan, program ini merupakan implementasi pelayanan publik yang berorientasi pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui deteksi dini kondisi kesehatan. “Dengan adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin, faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dan tindak lanjut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Ini menjadi langkah penting dalam mencegah komplikasi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, maupun gangguan jantung yang sering muncul tanpa gejala,” terangnya.

Menurutnya, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis juga memiliki peran penting dalam mendukung kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah. “Kesehatan pegawai merupakan faktor utama dalam menunjang produktivitas kerja, kualitas pelayanan publik, serta keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan. Pegawai yang sehat secara fisik dan mental akan memiliki semangat kerja yang lebih baik serta mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang SDMK dan Farmalkes Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratu Robiatul Alawiyah, selaku ketua panitia, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan, diperlukan pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan, serta memperluas akses pelayanan kesehatan dasar,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan program membutuhkan koordinasi dan advokasi dengan berbagai pihak, baik lintas program maupun lintas sektor. “Melalui kegiatan koordinasi dan advokasi ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi, dukungan kebijakan, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Tujuan utamanya adalah meningkatkan koordinasi lintas sektor, mendapatkan dukungan stakeholder, menyusun langkah teknis pelaksanaan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Cilegon berharap pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dapat berlangsung lebih optimal, terarah, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Cilegon. Sebagai bagian dari komitmen bersama, sinergi antar seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus terjalin demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin prima bagi masyarakat.(Red)

Continue reading

at

 


CILEGON, BX – Asisten Daerah I Setda Kota Cilegon Mahmudin menegaskan pentingnya penerapan prosedur operasional standar (SOP) dalam penyajian makanan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cilegon. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Pendidikan Karakter Melalui Program Makan Siang Bergizi yang Berorientasi Gastronomi Indonesia di Aula Setda II Kota Cilegon, Jumat 08 Mei 2026.

Dikatakan Mahmudin, kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga oleh ketepatan waktu penyajian hingga makanan dikonsumsi siswa. Ia menilai rentang waktu antara proses memasak dan konsumsi makanan harus menjadi perhatian serius agar kualitas dan kandungan gizi tetap terjaga.

“Jangan sampai makanan dimasak terlalu dini, misalnya tengah malam lalu baru dikonsumsi pada siang hari. Ada batas aman konsumsi makanan yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi anak-anak. Oleh karena itu, saya minta hal ini menjadi perhatian serius bagi kita semua,” ujarnya.

Mahmudin juga menjelaskan bahwa makanan yang disimpan terlalu lama berpotensi mengalami penurunan kualitas, terlebih apabila penanganannya tidak sesuai standar. “Misalnya nasi panas yang langsung ditutup rapat dapat mempercepat proses pembusukan. Hal-hal teknis seperti ini terlihat sederhana, namun harus diperhatikan karena dampaknya sangat besar terhadap kualitas makanan yang diterima siswa,” katanya.

Lebih lanjut Mahmudin juga menghimbau pihak sekolah agar memastikan siswa mengonsumsi makanan pada jam istirahat pertama guna meminimalkan risiko keracunan maupun penurunan kandungan gizi akibat penyimpanan yang terlalu lama. “Kita ingin anak-anak langsung mengonsumsi makanan tersebut saat jam istirahat pertama. Jangan ditunda atau dibawa pulang karena kualitas makanan tentu akan berubah,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Mahmudin juga turut menyampaikan apresiasi kepada para konsultan gizi dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia berharap Kota Cilegon dapat menjadi daerah percontohan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang berkualitas dan berkelanjutan. “Tentunya kami sangat mendukung program - program yang dicanangkan oleh pak Presiden salah satunya program MBG. Mudah-mudahan Kota Cilegon dapat menjadi pilot project yang berhasil dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Gastronomy Community, Ria Musiawan menyampaikan bahwa gastronomi tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga mencerminkan identitas budaya, pengetahuan, dan nilai kehidupan masyarakat.“Melalui makanan, kita dapat menanamkan karakter baik seperti disiplin, rasa syukur, kebersamaan, hingga cinta terhadap budaya sejak usia dini,” ungkapnya.

Ria menjelaskan bahwa program makan siang bergizi yang berorientasi gastronomi tidak hanya bertujuan dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mengenalkan kekayaan pangan lokal serta membangun kebiasaan makan sehat dan berbudaya. “Kami percaya pendidikan karakter bisa dimulai dari meja makan. Di tempat tersebut, anak-anak belajar menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya,” jelasnya.

Ria juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Cilegon dalam memberikan edukasi pangan dan gizi bagi siswa maupun tenaga pendidik di Kota Cilegon. "Kegiatan serupa juga sebelumnya sudah kami laksanakan yaitu di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Melalui kegiatan ini kami harap para guru dapat meneruskan ilmu dan nilai-nilai yang diperoleh hari ini kepada siswa di sekolah masing-masing,” pungkasnya.(Red)
Continue reading

at

Foto: Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, drg. Ratih Purnamasari. 


CILEGON, BX - Dinas Kesehatan Kota Cilegon mencatat sebanyak 1.484 kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dari tahun 2005 hingga Maret 2026. Jumlah itu menunjukkan bahwa penyebaran HIV menjadi persoalan serius, terutama di kalangan usia produktif.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, drg. Ratih Purnamasari, menjelaskan pencatatan kasus telah dilakukan secara konsisten sejak 2005. Hingga Maret 2026, tercatat 27 kasus baru, dengan rincian 24 laki-laki dan 3 perempuan.

“Kasus HIV ini masih didominasi laki-laki dan usia produktif. Ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan perilaku berisiko,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Ratih bilang, lonjakan kasus sempat terjadi pada tahun 2022. Hal itu dipengaruhi menurunnya aktivitas penemuan kasus selama pandemi COVID-19. Padahal, kata dia, selain pencegahan, upaya menemukan kasus sangat penting agar penderita bisa segera mendapatkan pengobatan.

Pada tahun 2025, Dinkes Kota Cilegon menemukan sekitar 100 kasus HIV, dengan 6 kasus kematian. Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus yang baru terdeteksi saat sudah memasuki tahap AIDS, yang ditandai dengan munculnya gejala klinis.

“Kalau masih HIV biasanya belum bergejala, jadi harus lewat pemeriksaan. Tapi kalau sudah AIDS, umumnya sudah terlihat dari kondisi fisiknya,” terangnya.

Ia menegaskan, penderita HIV tetap bisa hidup lebih lama jika rutin menjalani pengobatan. Sebaliknya, tanpa pengobatan, kondisi bisa memburuk dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun karena virus menyerang sistem kekebalan tubuh.

Dari total 27 kasus pada 2026, sebagian sudah terdeteksi dalam kondisi AIDS. Kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, dengan rincian antara lain Cibeber (5 kasus), Citangkil (4 kasus), Jombang (1 kasus), dan Cilegon (2 kasus). Selain itu, 12 kasus tercatat berasal dari luar wilayah.

Sementara itu, berdasarkan jenis pekerjaan, kasus HIV ditemukan pada buruh kasar dan karyawan swasta masing-masing sebanyak 7 orang, ibu rumah tangga 1 orang, pelajar atau mahasiswa 1 orang, serta 2 orang belum diketahui pekerjaannya. Hingga Maret 2026, tidak ditemukan kasus pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari sisi usia, kelompok paling terdampak adalah usia 25–49 tahun sebanyak 19 kasus. Disusul usia 15–19 tahun sebanyak 4 kasus, usia 20–24 tahun sebanyak 3 kasus, dan di atas 50 tahun sebanyak 1 kasus.

“Ini menunjukkan bahwa penularan banyak terjadi pada usia produktif, kemungkinan karena perilaku berisiko sejak usia muda,” kata Ratih

Ia menambahkan, faktor perilaku menjadi penyebab utama penularan HIV, termasuk perilaku seksual berisiko. Penularan juga dapat terjadi dalam rumah tangga, seperti dari suami ke istri.

Untuk itu, pencegahan perlu dimulai dari keluarga dengan penguatan nilai agama dan pendidikan. Selain itu, sekolah juga berperan penting sebagai lingkungan pembentukan perilaku.

Dinas Kesehatan Kota Cilegon, lanjut Ratih, terus melakukan sosialisasi ke sekolah melalui berbagai program, mulai dari promosi kesehatan, gizi remaja, hingga edukasi penyakit menular seperti HIV dan tuberkulosis (TBC). (Red)

Continue reading

at


CILEGON, BX – Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar setiap program prioritas pembangunan Kota Cilegon tahun depan harus dipersiapkan secara matang, khususnya dalam aspek perencanaan dan penyusunan dokumen teknis. Hal itu di ungkapkannya saat memimpin Rapat Dinas Pemerintah Kota Cilegon yang berlangsung di Aula Setda II Cilegon, Kamis 07 Mei 2026.

Lebih lanjut, Robinsar meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi menunda penyelesaian dokumen perencanaan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pelaksanaan program dapat langsung berjalan pada awal tahun anggaran. “Saya minta apa yang menjadi prioritas pembangunan yang tahun depan akan kita bangun, tahun ini perencanaannya harus sudah selesai mulai dari perhitungan dan juga perencanaannya harus tuntas di tahun ini,” ujarnya.

Robinsar mengatakan keterlambatan penyusunan perencanaan kerap menjadi penyebab tersendatnya pelaksanaan pembangunan di lapangan sehingga menyebabkan program tidak berjalan efektif dan harus mengalami penyesuaian berulang. “Jangan sampai kita rencana bangun tahun depan, tapi awal tahun masih mengurus perencanaan. Itu bisa membuat program kita tidak efektif nantinya. Misalnya Dishub kalau tahun depan mau bangun 380 tiang di jalan nasional, maka tahun ini semua perencanaannya harus selesai. Jadi tahun depan tinggal eksekusi saja,” ungkapnya.

Selain membahas percepatan program pembangunan, Dalam rapat tersebut juga turut mengevaluasi terkait realisasi belanja dan pendapatan daerah pada Triwulan I tahun anggaran 2026. Robinsar menyebutkan jika evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi OPD dalam proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan program. “Kita juga lakukan evaluasi perihal belanja dan pendapatan, kita update terus apa yang menjadi kesulitan dan kendala supaya bisa dibantu tindak lanjutnya agar serapan dan pendapatan bisa maksimal,” katanya.

Terkait rendahnya persentase penyerapan anggaran di sejumlah OPD, Robinsar meminta seluruh pihak untuk melihat data secara proporsional. Menurutnya, OPD dengan anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan memiliki karakteristik penyerapan yang berbeda dibanding OPD dengan anggaran kecil. “Kalau bicara persentase, harus dilihat juga nilai anggarannya. Karena anggarannya besar, ketika serapannya sedikit secara persentase terlihat rendah, padahal nilai anggarannyalah yang cukup besar,” jelasnya.

Sementara itu, Salah satu perwakilan OPD yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Heni Anita Susila melaporkan bahwa anggaran Dindikbud tahun 2026 sebesar Rp491,6 miliar atau mengalami pengurangan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp526,5 miliar. “Untuk realisasi atau penyerapan anggaran tahun 2025 kemarin, alhamdulillah Dindik mencapai realisasi 97,64 persen dengan nilai Rp514 miliar lebih,” ujarnya

Heni menjelaskan jika saat ini pihaknya tengah mempersiapkan proses lelang pembangunan ruang kelas baru di empat sekolah, yakni SD Gerem 1, SD Bujang Gadung, SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 14. "Selain itu, terdapat pula program revitalisasi sekolah, pengadaan mebel, laptop dan komputer, hingga kegiatan kebudayaan seperti Golok Day yang masuk dalam kalender Kharisma Event Nusantara," pungkasnya.(Red)

Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)